Sejak kasus vaksin palsu merebak Juni 2016 lalu, catatan Polri menunjukkan sedikitnya 197 bayi teridentifikasi mendapat suntikan vaksin palsu yang diduga dibuat dan diedarkan 20 orang. Vaksin palsu yang memapar ratusan bayi tersebut diduga disuntikkan di 37 fasilitas kesehatan, temasuk 14 rumah sakit, yang tersebar di kawasan Jabodetabek. Berita terkait beredarnya vaksin palsu yang ditemukan di beberapa Rumah Sakit di tanah air sangat menggemparkan dunia kesehatan di Indonesia. Pada dasarnya, tujuan utama vaksinasi adalah memberikan perlindungan atau kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit. Dengan adanya kasus vaksin palsu ini, akhirnya membuat banyak orang tua menjadi resah dan berpikir ulang untuk memberikan vaksinasi bagi buah hatinya.
Dikutip dari Medika Jurnal Kedokteran Indonesia bahwa hasil investigasi yang telah dilakukan sejumlah pihak, kandungan vaksin palsu yang telah beredar sejak tahun 2003 adalah antibiotik gentamicin dan cairan infus. Dari segi dosis yang diperkirakan sekitar 0,5 ml tiap pemberian vaksinasi maka relatif tidak membahayakan bagi penggunanya. Namun, apabila dosis antibiotik yang diberikan lebih besar maka dapat mengakibatkan alergi berat atau syok anafilaktik. Antibiotik yang diberikan secara sembarangan juga dapat menyebabkan resistensi obat. Artinya, obat yang sama tidak efektif lagi untuk mengobati penyakit infeksi tertentu karena kuman penyebabnya telah kebal obat. Selain itu, pembuatan vaksin palsu tentu tidak memperhatikan keamanan pembuatan dan sterilitas, mulai dari bahan baku hingga pengemasan sehingga dapat berdampak pada risiko infeksi bagi penggunanya.
Yang paling utama adalah bahwa anak-anak yang telah mendapat vaksin palsu, sesungguhnya dalam tubuhnya belum terdapat beberapa antibodi untuk mencegah terjadinya penyakit sehingga kemungkinan besar anak masih berisiko tinggi karena penyakit tertentu. Pemberian vaksinasi ulang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadi salah satu solusi untuk masalah ini. Namun, di sisi lain, kejadian vaksin palsu ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai warga negara.
Perlunya kontrol kebijakan yang lebih ketat di pusat-pusat kesehatan agar dapat terbebas dari kepentingan-kepentingan bisnis. Setiap pusat-pusat kesehatan, rumah sakit, klinik, dan lainnya hendaknya mengutamakan kepentingan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat atau pasien daripada kepentingan bisnis semata. Dari sisi masyarakat, hendaknya meningkatkan awareness individu agar tidak mudah menerima apa saja yang diberikan petugas, sebelum mengonfirmasi terlebih dahulu, misalnya melalui membaca kandungan obat, bertanya kepada petugas, dan mencari informasi lain yang diperlukan. Sudah saatnya kita menjadi warga negara dan petugas kesehatan yang cerdas dan bermoral untuk indonesia yang aman dan sejahtera.
Komentar